Pasuruan, - mediarakyatnusantara.online,- Memasuki 1 tahun masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan, tokoh masyarakat Pasuruan dan Wagub Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jatim menyampaikan kritis tajam terhadap capaian dan arah kebijakan pemerintah daerah kota Pasuruan. Menurut H. Hanafi Tokoh masyarakat Pasuruan, hingga saat ini, pemerintahan baru belum menunjukkan perubahan signifikan yang dijanjikan saat masa kampanye.
Tokoh masyarakat tersebut, menilai bahwa kepemimpinan saat ini belum mampu memaksimalkan kinerjanya. Sejumlah program dan janji kampanye yang sempat digaungkan, dinilai masih bersifat retoris dan belum terlihat implementasi konkret di lapangan. Hal ini menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat, khususnya kalangan tokoh masyarakat, pemuda dan pelajar yang berharap ada perubahan nyata.
Tokoh masyarakat, H. Hanafi, menyatakan bahwa janji kampanye yang disampaikan Walikota dan Wakil Walikota saat mencalonkan diri, seharusnya mulai terlihat dalam bentuk aksi nyata, bukan hanya sebatas wacana.
“Kami menganggap setelah Walikota dilantik sampai 1 tahun kerja, kami belum melihat kinerja Walikota dan wakilnya. Terutama di bidang kesehatan dan pembangunan. Saya ambil contoh terkait air bersih PDAM, sore hidup paginya mati sampai sore lagi. Masalah seperti ini terjadi udah bertahun-tahun, tanpa ada solusi. Untuk nilai saya beri angka 3,” ungkap Hanafi, Selasa (17/2/2026).
Hanafi, menegaskan bahwa momentum 1 tahun kerja seharusnya dijadikan titik tolak bagi evaluasi kinerja pemerintahan. Ia mengatakan bahwa sejauh ini belum ada kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas kesehatan.
Hal senada, Ridho W menambahkan bahwa kami mencatat sejumlah poin penting dalam refleksi 1 tahun masa kerja pemerintahan ini. Ia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan dan program prioritas daerah, agar tidak terus menjauh dari kebutuhan riil masyarakat.“Kami mengingatkan, amanah jabatan adalah tanggung jawab besar yang menuntut kerja nyata, bukan sekadar pencitraan,” tegas Ridho.
Sementara itu, Wagub LIRA Jatim, Ayi Suhaya mengatakan sebagai pejabat publik, Wali Kota dan Wakil Walikota Pasuruan, tidak terlepas dari sorotan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti Kritik tajam yang disampaikan oleh H.Hanafi dan Ridho W, Tokoh masyarakat Pasuruan yang menilai kinerja Walikota dan wakilnya yang masih belum optimal dalam melaksanakan sebagai kepala daerah.
“Kinerja Wali Kota Pasuruan saat ini masih sangat jauh dari harapan masyarakat, bahkan saya katakan kinerjanya sangat buruk. Ada beberapa aspek yang menjadi alasan saya menyampaikan kritik atas kinerja Walikota”. tutur Ayi
Ayi menilai Walikota Pasuruan gagal menjawab persoalan mendasar yang dihadapi rakyat, mulai dari pelayanan publik, kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil, hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Menurut Ayi Suhaya, kegagalan kepala daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tidak dapat ditoleransi, terlebih jika mereka tetap mempertahankan jabatannya tanpa menunjukkan perbaikan nyata.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang mewajibkan pemimpin daerah bekerja sungguh-sungguh demi kesejahteraan rakyat, bukan hanya seremonial di depan publik. "Kalau tidak sanggup lebih baik mundur saja," tegas Ayi
Ia menambahkan, dampak kegagalan kebijakan pemerintah daerah saat ini telah dirasakan oleh masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi berjalan tertinggal, akses layanan kesehatan dasar masih minim, dan biaya pendidikan terus meningkat sehingga semakin membebani keluarga kurang mampu.
Kondisi ini, menurutnya, memperlihatkan bahwa janji-janji politik yang tidak diiringi implementasi konkret telah menciptakan jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah daerah.
Ayi juga menyoroti bahwa lemahnya kepemimpinan daerah bukan semata persoalan administratif, melainkan telah menjadi persoalan moral dan politis yang menggerus hak rakyat atas pemerintahan yang efektif, adil, dan responsif.
"Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai berbicara, tetapi pemimpin turun langsung ke bawah yang mampu menunjukkan hasil nyata di lapangan,” lanjutnya.
Menurutnya, dari pendapat-pendapat kedua tokoh masayarakat tersebut, yang sempat memberikan nilai angka 3 atas kinerja pemerintah kota Pasuruan. Ia berkata tegas, angka 3 sangatlah layak.
"Menurutnya, kedepan kami berharap sebagai tokoh masyarakat sekaligus NGO, jikalau seorang Walikota tidak mampu menjalankan roda-roda pemerintahannya dan kebijakannya tidak pro rakyat, silakan mundur dari jabatannya" pungkas Ayi Suhaya. (Ich)