Pasuruan — mediarakyatnusantara.online,- Kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, memantik reaksi keras dan gelombang solidaritas dari berbagai elemen sipil di daerah, tak terkecuali Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya.
Terungkapnya dugaan keterlibatan oknum Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam teror keji tersebut dinilai bukan lagi sekadar tindak kriminalitas biasa, melainkan sebuah ancaman terstruktur terhadap kebebasan berpendapat dan nyawa para pembela hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Gerakan mahasiswa di tingkat daerah memandang insiden ini dengan penuh kekhawatiran sekaligus kemarahan. Ketika instrumen negara yang sejatinya dibiayai oleh pajak rakyat untuk menjaga pertahanan luar justru diduga kuat digunakan untuk meneror dan membungkam suara kritis warga sipil, maka supremasi hukum di negeri ini sedang berada di titik nadir.
Tindakan represif yang identik dengan gaya otoritarianisme masa lalu ini seolah memberikan pesan ketakutan (chilling effect) yang sengaja ditebar untuk melumpuhkan daya kritis masyarakat sipil di seluruh penjuru negeri.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M Ubaidillah Abdi, menegaskan bahwa teror yang menimpa aktivis di tingkat nasional merupakan preseden buruk yang imbas dan ancamannya sangat terasa hingga ke akar rumput. Menurutnya, jarak geografis antara ibu kota dan Pasuruan tidak menyurutkan esensi dari ancaman nyata yang sedang dihadapi oleh seluruh elemen pergerakan.
"Jika seorang aktivis sekelas KontraS yang berada di pusaran advokasi nasional saja bisa menjadi korban kebiadaban yang diduga melibatkan oknum intelijen militer, lalu bagaimana nasib kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat sipil di daerah kabupaten/kota?" ujar Ubai melalui keterangan tertulisnya, Kamis (19/3/2026)
Ia juga mengungkapkan apalagi di daerah, kita setiap hari berhadapan langsung dengan konflik agraria, ketimpangan kebijakan, hingga eksploitasi lingkungan. Kejadian ini adalah alarm darurat. "Kami di Pasuruan Raya melihat, ini sebagai teror yang ditujukan kepada seluruh akal sehat dan ruang-ruang demokrasi di republik ini," ungkap Ubai.
Lebih lanjut, narasi yang dibangun oleh Aliansi BEM Pasuruan Raya menyoroti pentingnya pembongkaran aktor intelektual di balik peristiwa ini. Penangkapan eksekutor di lapangan dinilai tidak akan pernah menyentuh akar persoalan jika dalang utama yang merancang, memberikan perintah, atau mendanai teror tersebut tetap berlindung di balik jeruji impunitas.
Keterlibatan oknum militer dalam ranah sipil, apalagi dalam bentuk kekerasan terencana, merupakan bentuk pengkhianatan fatal terhadap amanat reformasi yang menuntut pencabutan dwi fungsi mematikan dan mendorong profesionalisme TNI.
Bagi Aliansi BEM Pasuruan Raya, perlawanan terhadap teror semacam ini tidak boleh hanya tersentralisasi di Jakarta. "Solidaritas dan konsolidasi dari daerah adalah kunci untuk membangun pagar betis kerakyatan agar institusi negara tidak semakin sewenang-wenang," tandas Ubai
Tragedi penyiraman air keras ini menjadi pengingat pahit bahwa perjuangan menegakkan HAM belum usai. Mahasiswa di daerah tidak akan membiarkan ketakutan menjadi panglima, dan akan terus merapatkan barisan untuk mengkawal kasus ini agar tidak menguap begitu saja tanpa keadilan yang terang benderang. (Ich)