Pasuruan, -- mediarakyatnusantara.online,- Pemerintah Kota Pasuruan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, Senin (9/03/2026)
Penyelenggaraan Musrenbang ini merujuk pada amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Kepala Bapperida Kota Pasuruan, Siti Rochana, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyepakati prioritas pembangunan, program kegiatan, pagu indikatif, hingga indikator dan target kinerja daerah. Selain itu, Musrenbang ini menjadi sarana menyelaraskan program daerah dengan sasaran pembangunan nasional maupun provinsi.
“Musrenbang ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan berbagai permasalahan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang kelurahan/kecamatan serta usulan program dan pemangku kepentingan pembangunan daerah,”ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Siti Rochana memaparkan beberapa jumlah usulan dari musrenbang kelurahan/kecamatan misalnya ada total 296 usulan diantaranya;
Bidang infrastruktur = 103 usulan
Pembangunan Ekonkmi = 100 usulan
Bidang Pembangunan Manusia = 93 usulan
Sedangkan untuk usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sejumlah 383 usulan dengan rincian sebagai berikut:
Bidang infrastruktur = 304 usulan
Pembangunan Ekonomi = 10 usulan
Bidang Pembangunan Manusia = 69 usulan.
Sedangkan untuk usulan dari Forum Perangkat Daerah/ pemangku kepentingan sejumlah 69 usulan dengan rincian :
Bidang infrastruktur = 31 usulan
Pembangunan Ekonkmi = 10 usulan
Bidang Pembangunan Manusia = 28 usulan.
Lebih lanjut, Siti berharap Musrenbang ini dapat menghasilkan berita acara kesepakatan yang solid sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Awal menjadi Rancangan Akhir RKPD Kota Pasuruan Tahun 2027. Dengan begitu, perencanaan yang dihasilkan benar- benar partisipatif, terarah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo atau yang akrab disapa Mas Adi, memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah mengawal proses perencanaan ini. la mengungkapkan bahwa berdasarkan data usulan yang masuk, sektor infrastruktur masih mendominasi prioritas utama.
Namun, Ia menggarisbawahi bahwa tingginya aspirasi tersebut memerlukan dukungan anggaran yang besar di tengah tantangan kontraksi fiskal tahun 2026, menyusul tren penurunan nilai Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Perencanaan sebagus apapun tanpa covering penganggaran yang memadai tentu akan menjadi nonsen. Di tahun 2026, kita menghadapi tantangan nyata berupa kontraksi fiskal yang kuat dan tren pengurangan nilai Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat,” ungkap Adi Wibowo
Meski demikian, Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tersebut tidak boleh menyurutkan semangat pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Pasuruan juga telah menetapkan delapan prioritas pembangunan untuk tahun 2027, antara lain
- Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi,
- Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja untuk Memenuhi Pasar Tenaga Kerja,
- Meningkatkan Kualitas Produksi Hasil Olahan
Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perdagangan,
- Pengurangan Stunting,
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbagai Sektor,
- Pemberdayaan UMKM Penunjang Wisata
Penguatkan Kelembagaan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Indutri.
Adi menambahkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari restribusi parkir Pemkot Pasuruan tidak menargetkan. Ia menyebut di tahun 2025 restribusi parkir tidak mencapai target. "Kita berkaca di tahun sebelumnya, makanya di tahun 2027 kami tidak ada target, tetapi tidak tutup kemungkinan bisa berubah," imbuhnya
Selain itu, Pemerintah Kota Pasuruan juga menetapkan target kinerja untuk tahun 2027 sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan, di antaranya;
indeks Reformasi Birokrasi: 89.00 dari realisasi tahun 2025 sebesar 88,30, indeks pembangunan manusia: 79,56 – 80,46 dari realisasi 2025 sebesar 79,52, pertumbuhan ekonomi: 6,24% dari realisasi 2025 5,52, angka kemiskinan: 5,55 dari realisasu 2025 5,15, indeks Gini: 0,31 – 0,35 dari realisasi 2025 0,334 , indeks kesalehan sosial: 87,30 dan indeks kepuasan layanan infrastruktur: 79,56 – 80,46 dari realisasi 2025 79,52.
“Kami berharap dengan perencanaan matang dan partisipasi aktif, kita bisa menyinkronkan perencanaan teknokratik ini sesuai dengan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
Acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Acara dilanjut dengan penyerahan penghargaan kepada kecamatan dan kelurahan dengan penyelenggaraan Musrenbang terbaik, serta penyerahan hadiah secara simbolis bagi para pemenang Lomba Sata Wacana. (Ich)