KABUPATEN TANGERANG - Media Rakyat Nusantara. Online, - Proyek Jembatan Dadap Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang di duga bayak kejanggalan. Proyek Dinas PUPR Provinsi Banten yang menyerap anggaran APBD Provinsi Banten Tahun 2022 diduga sarat dengan kejanggalan dari sejak proses Tender dan pelaksanaan (07/09/2022).
Menurut salah satu pendemo yang tak ingin identitasnya di sebutkan, "Pekerjaan itu membutuhkan pengawasan yang ketat sebab akses ini merupakan jembatan yang menghubungkan lalu lintas antar Provinsi dari Jakarta menuju Kabupaten Tangerang
Kami hanya menuntut agar Pondasi yang di gunakan jangan pondasi lama hingga tanpa adanya peninggian, karena faktor itu akan menyebabkan kebanjiran pada saat naik air pasang (red Rob) dan aliran air sungai dari bandara itu kerap di penuhi dengan sampah lantaran masih rendah seperti semula," ujarnya
Warga masyarakat Dadap yang mengatas namakan Barisan Rakyat Bersatu (BRB) menggelar aksi dan didominasi oleh "Emak - emak" menggelar aksi unjuk rasa di lokasi proyek rehabilitasi pembangunan jembatan Dadap, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang
Perlu diketahui proyek Rehabilitasi jembatan Dadap dengan menelan biaya Rp 4,8 Miliar di atas kali Dadap yang tidak disertai dengan peninggian struktur jalan. sehingga, pada saat air laut pasang (red Rob) datang saluran air menjadi tersumbat, karena sampah yang tersangkut di jembatan.
Saya minta, jembatan Dadap tidak hanya di rehab. namun, di bongkar total terlebih dahulu, agar perahu nelayan serta sampah bisa lewat,” kata koordinator aksi BRB Ma'shum Jamil dalam orasinya
Ma'shum mengatakan, Anggaran APBD yang di berikan dari Provinsi Banten hanya sebatas untuk rehab yaitu 4,8 Miliar. hasil dengar pendapat dan diskusi dengan anggota DPRD Provinsi Banten. seharusnya, anggaran yang diberikan untuk kelurahan dadap itu sebesar 15 miliar," terangnya
Faktanya, kita saat ini hanya diberikan 4,8 Miliar dan harus dimengerti, oleh para pihak Kelurahan maupun Kecamatan. " Jujur Kami menggelar aksi ini dalam rangka "Feedback" untuk mereka dengan tujuan pihak Klurahan, maupun Kecamatan mendapatkan anggaran kembali yang lebih besar lagi untuk pembangunan tersebut,” ujarnya.
Sementara Mutar Dari BPAN Lembaga Aliansi Kosambi menyampaikan kejanggalan Project ini seperti besi kurang tinggi pemasangan di lapangan ukurannya tidak sesuai, posisi jembatan turun amblas tidak ada peninggian masih gunakan pondasi lama dulunya 30 persen sisi. sampah akan numpuk merembes ke pemukiman warga,,"tandasnya
Karena Iklim ekosistem dan kontruksi bangunan lama tidak bongkar total juga tidak ada paku bumi," jelasnya
BPAN sudah mencoba bersurat kepada kontraktornya dan hubungi melaui seluler namun tidak di gubris. Hingga bisa dilihat sendiri, dmpaknya lalu lintas tidak ada rekayasa pengaturan di lapangan sangat macet, luar biasa," ungkapnya
Sementara Warga yang mengatas namakan BRB tersebut, juga menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, menolak Rehab jembatan kali Dadap, yang mereka butuhkan adalah perbaikan total jembatan kali Dadap, Selanjutnya mendesak Dinas PUPR Provinsi Banten untuk merencanakan ulang pembuatan jembatan kali Dadap," paparnya.
Karena menurutnya Provinsi Banten dalam memberikan realisasi anggaran APBD kepada Kabupaten Tangerang. khususnya, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi tidak berkeadilan dan berimbang, silahkan cek sendiri pendapatan dan kontribusi yang telah diberikan ke Provinsi Banten untuk wilayah Kabupaten Tangerang (red Kelurahan Dadap).
Selanjutnya kami juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri segera memeriksa proses realisasi anggaran pembuatan jembatan kali Dadap," ujarnya kesal.
Tampak dilokasi aksi unjuk rasa, terlihat spanduk bertuliskan penolakan pembangunan rehabilitasi jembatan Dadap yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten terbentang di tiap sudut jalan.
( Apang)