Jakarta- mediarakyatnusantara.online,- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, kehadiran pimpinan partainya hari ini dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai koalisi sudah menegaskan posisi PAN yang selama ini kerap dianggap abu-abu. Sejak 2019 lalu, Zulkifli Hasan sudah mengklaim bahwa PAN mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat.
"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," tuturnya kepada media, Rabu, 25 Agustus 2021.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pertemuan bersama Presiden Joko Widodo dan pimpinan partai koalisi adalah atas undangan presiden. Menurut Johnny, semua pimpinan partai koalisi menyambut baik kehadiran PAN.
"Yang mengundang adalah Bapak Presiden. Dan semua pimpinan partai koalisi menyambut baik kehadiran PAN melalui ketua umum (ketum) dan sekjen," ujar Johnny saat memberikan keterangan pada Rabu (25/8/2021) malam.
Dalam pertemuan tersebut selain dihadiri Presiden Joko Widodo, tujuh ketua umum dan tujuh sekjen parpol lengkap hadir. Mereka adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiantol, Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Bapak Johnny G Plate, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijck Paulus.
Uniknya, Sekjen Nasdem memberikan konfirmasi tidak ada pembahasan terkait amandemen UUD 1945 dalam pertemuan terbatas antara Presiden Joko Widodo dan tujuh partai koalisi pemerintahan. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate yang turut ambil bagian dalam rapat tersebut mengatakan pembicaraan hanya pada lima topik : perkembangan penanganan pandemi, pertumbuhan ekonomi, strategi bisnis nasional, evaluasi ketatanegaraan otonomi daerah dan pemindahan ibu kota negara.
Namun, siapa yang bisa menjamin Partai Politik berkata jujur ? Sejak kapan pula, Partai Politik bisa dipegang omongannya ?
Justru, yang menarik untuk disimak adalah kehadiran pimpinan partai koalisi lengkap, ditambah PAN sebagai pendatang baru. 7 (tujuh) partai koalisi ini, dengan mengesampingkan PKS dan Partai Demokrat sudah melebihi syarat untuk dapat melakukan amandemen konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 UUD 1945.
Pertemuan ini, justru dikhawatirkan untuk memuluskan adopsi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) yang akan diadopsi dalam amandemen konstitusi, sekaligus memberikan otoritas kepada MPR RI untuk melaksanakan PPHN melalui produk hukum TAP MPR.
Isu PPHN nantinya bukan untuk melegitimasi Jokowi tiga periode, tetapi dengan alasan pandemi Covid-19, norma PPHN akan dijadikan sandaran legitimasi untuk mengeluarkan TAP MPR untuk menetapkan masa Jabatan Jokowi sejak 2019 sampai 2027. Itu artinya, tidak ada Pemilu dan Pilpres tahun 2024.
Karena itu, wajar PDIP meminta kadernya untuk tidak membicarakan Pilpres dahulu. Kuat dugaan, PDIP bersama tujuh partai koalisi sedang berupaya menambah masa kekuasaan Jokowi hingga 2027.
(red.)
Penulis Ahmad Khozinudin, S.H.